Download Materi Kurikulum Merdeka Jenjang MI Gratis

Materi Bimtek Kurikulum Merdeka Jenjang MA

Mengapa kita memerlukan Kurikulum Merdeka?

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran  yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan Kurikulum Merdeka?

Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah/madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah/madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah/madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah/madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum, berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan

Bagaimana Kurikulum Merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan?

Kurikulum Merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui tiga hal. Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah juga banyak hal lainnya. Kedua, dari sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana Asesmen Nasional (AN). AN sangat berbeda dengan Ujian Nasional. AN dirancang bukan untuk menguji pengetahuan, tetapi untuk menilai kemampuan bernalar para peserta didik. AN juga menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. AN sendiri bukan hanya untuk menilai peserta didik dan sekolah melainkan menilai pula kinerja pemerintah daerah. Melalui hasil penilaian kinerja daerah tersebut, nantinya pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Ketiga, dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan.

Bimtek Kurikulum Merdeka Jenjang MA Oleh Kementrian Agama

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama mulai menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada Madrasah. 

Kegiatan ini digelar secara daring dari 27 Januari sampai 8 Februari 2023, baik melalui Streaming Youtube maupun Zoom. 

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi mengatakan, pada hari pertama pelaksanaan, giat ini diperkirakan diikuti lebih dari 50 ribu guru madrasah.

“Peserta yang mengikuti bimtek melalui streaming Youtube tembus 29 ribu lebih. Ditambah dengan peserta yang mengikuti kegiatan melalui zoom di 1000 titik lokasi yang tersebar di 34 provinsi, diperkirakan jumlah peserta keseluruhan mencapai 50 ribu lebih,”.

Menurut Isom, bimtek ini digelar untuk membumikan kebijakan Kementerian Agama tentang pelaksanaan IKM di madrasah, menyamakan persepsi dan kesiapan madrasah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan IKM.  Materi sosialiasi dan bimtek meliputi pengantar IKM, kebijakan IKM pada RA, MI, MTs dan MA/MAK,  penyusunan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM),  pembelajaran (CP, TP, ATP dam Modul Ajar), asesmen atau penilaian, praktik baik P5 PPRA dan pendaftaran IKM melalui PDUM. 

Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber dari praktisi dan akademisi ahli di bidangnya dan telah melaksanakan kurikulum merdeka. “Antusiasme peserta  membuktikan bahwa warga madrasah siap melaksanakan IKM,”. 

Isom berharap madrasah dapat melakukan persiapan IKM secara sungguh-sungguh. “Aturan yang ditetapkan pemerintah diikuti, namun tetap terbuka bagi madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam implementasinya sesuai potensi masing-masing,”.

Terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani mengapresiasi penyelenggaraan Bimtek IKM ini. Kang Dhani, panggilan akrabnya, berpesan agar guru dan kepala madrasah berani melakukan terobosan dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran. 

Download Materi Bimtek Kurikulum Merdeka